Kementerian keuangan untuk pengelola keuangan negara bertanggungjawab untuk meminta hutang yang perlu dibayar beberapa debitur ke negara. Kadang dalam penagihannya. Nyawa mereka jadi terancam.

Direktur jenderal kekayaan negara (djkn) kemenkeu isa rachmatarwata menjelaskan dalam meminta hutang negara adalah satu tanggung jawab yang besar. Ia tidak menolak jika ada intimidasi pembunuhan yang kadang mengawasi pegawai.

“case-case saya tidak dapat menjelaskan tidak ada benar-benar (intimidasi pembunuhan). Hanya report yang sah itu tidak ada. Kemungkinan karenanya ialah kasus. Jarang-jarang.” kata isa waktu bincang bersama virtual bertopik ‘optimalisasi pengurusan piutang negara’.” jumat (2/10/2020).

“saya ingat ada kejadian sekian tahun lalu rekan pajak di nias ia meminta piutang pajak. Selanjutnya yang ditagih tidak senang dan lakukan penusukkan dan lain-lain itu ceritanya ada tetapi itu rekan-rekan pajak.” sambungnya.

Kendala yang lain yang dirasa dalam meminta piutang negara ialah sebagian orang yang berutang susah dicari kehadirannya. Hingga proses penagihannya tidak dapat dilaksanakan dengan cara selesai.

“contoh yang terbanyak ialah di masa lampau pasien rumah sakit yang piutangnya ada yang rp 250 ribu. Ada yang rp 500 ribu. Dengan ukuran uang saat ini kemungkinan sedikit tetapi di waktu itu kemungkinan besar hingga mereka tidak sanggup membayar saat ini. Yang besar sekali ada pula. Itu ada 1-2 yang kita tidak dapat mendapatkan keberaadaannya dimana saat ini.” katanya.

Untuk dipahami. Piutang negara ialah jumlah uang yang harus dibayar oleh mereka untuk penghutang ke negara berdasar satu ketentuan. Kesepakatan. Atau karena apa saja. Tipe piutang terdiri jadi dua. Yaitu piutang lancar serta piutang periode panjang.

Dengan cara pemahaman. Piutang lancar ialah piutang yang diinginkan atau direncanakan akan diterima dalam periode waktu kurang dari 12 bulan sesudah tanggal laporan. Sesaat piutang periode panjang ialah piutang yang diinginkan akan diterima dalam periode waktu lebih dari 12 bulan sesudah tanggal laporan.

Piutang negara berada di bawah tanggung jawab panitia kepentingan piutang negara (pupn). Dimana keanggotaannya terbagi dalam kementerian keuangan. Kejaksaan agung. Polri. Serta pemerintah wilayah (pemda).

Dan piutang negara sebetulnya ada dalam wewenang kementerian/instansi (k/l). Piutang yang diberikan ke pupn ini ialah piutang yang telah macet serta penyerahan dibutuhkan dokumen komplet mencakup besaran piutang. Orang yang berutang. Serta alamat debitur untuk seterusnya pupn yang akan lakukan penagihan dengan cara maksimal.